Socratime: Sejarah Kelam HAM Indonesia dan Perspektif Internasional

Socratime yang dilaksanakan pada hari Selasa, 29 November 2016, bertempat di Taman Fisip ini mengambil tema “Sejarah Kelam HAM Indonesia dan Perspektif Internasional”. Diskusi kali ini dipimpin oleh Aufar M. Rizki sebagai moderator dan dimulai dengan penjelasan singkat mengenai topik yang akan dibahas. Indonesia telah mengalami banyak peristiwa terkait pelanggaran HAM, seperti: (a) pembantaian PKI pada tahun 1965, (b) penculikan aktivis dan pemerkosaan massal pada tahun 1998, dan (c) pembunuhan Munir pada tahun 2004. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat kontras dengan jati diri Indonesia sebagai negara paling demokratis di kawasan Asia Tenggara. Ditambah pula dengan beberapa kasus yang hingga saat ini belum terselesaikan. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut muncul pendapat bahwa penyelesaian kasus HAM di Indonesia belum optimal karena terhalang oleh privatisasi pemerintah. Penundaan publikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus HAM menjadi salah satu contoh. Hal tersebut menjadi kendala proses hukum yang seharusnya diselenggarakan, sehingga Indonesia belum siap untuk mengungkap kasus-kasus terkait pelanggaran HAM secara menyeluruh.

Konsep HAM di Indonesia masih belum memiliki definisi yang jelas. Banyak pihak menyalahartikan setiap peristiwa sebagai kasus pelanggaran HAM, seperti contoh guru yang menyubit muridnya. Terdapat pula pendapat yang mengatakan konsep HAM di Indonesia tercantum pada sila ke-2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, berbeda dengan konsep “HAM” sesungguhnya yang bersifat ‘Western’. Namun, jika melihat pada konsep kemanusiaan, HAM tidak dapat dibedakan antara konsep Barat dan konsep Timur. HAM dilihat melalui ‘free-will’ setiap individu bukan melalui bentuk apapun. Jika dikaitkan dengan demokrasi, konsep HAM kurang sejalan dengan paham tersebut. Demokrasi memberikan kebebasan bagi individu dalam menjalankan setiap kegiatan, termasuk untuk berpendapat. Dalam kasus demo 4 November yang lalu, terdapat suatu kepentingan yang mendominasi ‘free-will’ pihak lain. Menurut contoh kasus tersebut, kebebasan yang diberikan seharusnya memiliki suatu batasan sehingga tidak melanggar hak milik pihak lain. Tapi, mengapa aparatur negara mengatakan bahwa penegakkan HAM di Indonesia sudah dilakukan dengan baik?

Priotitas Indonesia saat ini adalah terciptanya stabilitas politik sehingga HAM menjadi fokus yang kedua. HAM menjadi bagian dari suara mayoritas dan terkadang menjadi tidak terlihat kala sentralisasi dilakukan. Media seringkali meliput kegiatan yang terjadi di pusat dan jarang meliput kejadian di daerah-daerah lain. Dunia internasional pun sempat memperhatikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Respon yang diberikan oleh masyarakat asing terhadap kasus HAM menjadi visualisasi HAM di Indonesia, seperti kasus Republik Maluku Selatan (RMS) yang dikomentari oleh pihak luar karena dianggap melanggar HAM.  Adapula kesimpulan dari diskusi yang dilaksanakan, yakni akibat privatisasi pemerintah kasus pelanggaran HAM di Indonesia tidak dapat diselesaikan secepat mungkin. Konsep demokrasi dan HAM yang berlainan membuat pemahaman masyarakat terhadap HAM menjadi berbeda-beda. Respon yang diberikan dunia internasional terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia menjadi gambaran penegakkan HAM yang kurang baik. Terlebih lagi negara Barat, menggunakan HAM sebagai alat politik untuk mempromosikan paham demokrasi di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. (KSMPMI)

X