Perjanjian Kerja Sama HI Unpar dan Kemlu: Pencalonan Indonesia di DK PBB

Pada Kamis (8/2), Parahyangan Centre for International Studies Universitas Katolik Parahyangan (PACIS Unpar) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Perjanjian tersebut terkait kerja sama penelitian dan pengkajian tentang posisi dan strategi Indonesia mengenai pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dr. Budi Husodo Bisowarno Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama, Sylvia Yazid Ph.D Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Unpar dan Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D dosen HI Unpar serta sejumlah rekan dosen HI Unpar lainnya hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam peran aktif mewujudkan perdamaian dunia sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia memiliki misi menjadi salah satu anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

PACIS sebagai salah satu pusat studi yang berada di bawah Prodi HI Unpar melakukan penelitian mengenai peran yang akan dipangku Indonesia bila berhasil menjadi anggota tidak tetap DK PBB, khususnya dalam menyelesaikan berbagai isu keamanan internasional.

Sebelumnya, pada November 2017 lalu, PACIS bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemlu RI mengadakan seminar bertajuk “Peran Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Tahun 2019-2020.” Seminar ini menjadi ajang bagi para peneliti PACIS untuk membagikan hasil temuan kepada masyarakat akademis, khususnya di kota Bandung, juga mengumpulkan tanggapan dari berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas penelitian tersebut.