Bandung, 4 November 2025 — Forum diskusi publik bertema “Hubungan Sipil Militer di Tengah Krisis Demokrasi: Arus Balik Reformasi TNI” menghadirkan sejumlah pembicara yang menyoroti menguatnya peran militer di ruang-ruang sipil.
Dalam paparannya, Al Araf menilai demokrasi Indonesia tengah menghadapi kemunduran, ditandai dengan semakin luasnya keterlibatan militer dalam jabatan sipil dan program pembangunan. Poltak Partogi menambahkan bahwa militerisasi tidak terlepas dari kecenderungan elite politik yang mengandalkan kekuatan bersenjata untuk menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuasaan.
Sementara itu, Idil Syawfi menjelaskan perbedaan pendekatan Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dalam melihat peran militer mulai dari pentingnya kontrol sipil hingga fungsi militer sebagai instrumen kekuatan negara.
Forum juga membahas perubahan struktur TNI di era pemerintahan Prabowo, mulai dari penambahan komando baru, modernisasi anggaran, hingga wacana perluasan peran melalui RUU TNI 2025. Para pembicara mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat membawa Indonesia pada pola “stealth authoritarianism,” yakni pelemahan demokrasi melalui mekanisme formal negara.
