Bandung, 5 November 2026 – Apa arti persatuan ketika masyarakat masih menghadapi persoalan ekonomi, pendidikan, dan demokrasi? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam seminar publik Ngobrolin HI On Stage bertajuk “Persatuan Dicari, Per-Sate-an yang Dapat” yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Kamis (5/11), di Ruang Audio Visual Gedung 3 FISIP UNPAR.
Mengangkat kritik Mohammad Hatta pada 1932, “Persatuan Dicari, Per-Sate-an yang Dapat”, kegiatan ini mengajak peserta untuk melihat kembali bagaimana persatuan seharusnya dibangun di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, diskusi ini menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan nasional dari sudut pandang ekonomi, pendidikan, dan demokrasi.
Untuk membahas ketiga isu tersebut, Ngobrolin HI On Stage menghadirkan tiga narasumber, yaitu Rangga Aditya Elias, Ketua Jurusan Hubungan Internasional BINUS University; Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G); serta Riyadh Putuhena, peneliti Imparsial.
Pembahasan dibuka oleh Rangga Aditya Elias yang mengangkat tema “Ekonomi Politik Internasional dan Kerentanan Ekonomi Indonesia”. Dalam pemaparannya, Rangga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang menunjukkan sejumlah paradoks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran memperlihatkan perkembangan positif. Namun, di sisi lain, penurunan upah riil dan semakin kecilnya proporsi pekerja berpendapatan menengah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga membahas kerentanan Indonesia dalam perdagangan internasional, terutama meningkatnya impor yang lebih cepat dibandingkan ekspor, ketergantungan terhadap sejumlah mitra dagang, serta persoalan ketahanan energi. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat tata kelola ekonomi, memperluas mitra perdagangan, mengembangkan rantai pasok, dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, Iman Zanatul Haeri membahas “Arah Pendidikan Prabowo-Gibran 2024–2026”. Ia mengangkat sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor pendidikan Indonesia, mulai dari capaian literasi, matematika, dan sains yang belum menunjukkan peningkatan signifikan, hingga persoalan akses pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Iman juga menyoroti berbagai kebijakan pendidikan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan SMA Unggul Garuda. Menurutnya, berbagai program tersebut perlu ditempatkan dalam sistem pendidikan yang terarah dan terintegrasi agar tidak justru menambah persoalan dalam pengelolaan pendidikan nasional.
Selain itu, persoalan guru menjadi perhatian penting dalam pemaparannya. Mulai dari distribusi, rekrutmen, kompetensi, kesejahteraan, hingga perlindungan guru, berbagai aspek tersebut membutuhkan pembenahan yang lebih menyeluruh. Ia mengusulkan penyederhanaan tata kelola guru melalui sistem yang lebih terintegrasi serta perbaikan regulasi pendidikan agar akses terhadap pendidikan bermutu dapat semakin merata.
Sementara itu, Riyadh Putuhena mengangkat tema “Militerisasi di Era Prabowo” dengan membahas perkembangan reformasi sektor keamanan dan semakin luasnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ranah, mulai dari penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, keterlibatan dalam program non pertahanan, hingga kehadiran militer dalam ruang akademik dan keamanan publik.
Riyadh mengingatkan bahwa perluasan peran militer di luar fungsi pertahanan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil, melemahkan profesionalisme militer, serta membatasi ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat. Ia menegaskan bahwa penguatan negara tidak harus dilakukan dengan memperluas peran militer dalam urusan sipil. Sebaliknya, diperlukan institusi sipil yang kuat dan akuntabel, militer yang profesional, serta supremasi sipil yang tetap terjaga.
Ketiga pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan persatuan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kesejahteraan ekonomi, pendidikan yang berkualitas, dan demokrasi yang sehat menjadi bagian penting dalam membangun persatuan yang tidak hanya hadir dalam slogan, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Melalui Ngobrolin HI On Stage, HI UNPAR berharap dapat terus menghadirkan ruang diskusi yang mempertemukan mahasiswa dengan para akademisi dan praktisi untuk membahas berbagai isu aktual. Tidak hanya memperluas wawasan, kegiatan ini juga mendorong mahasiswa untuk melihat persoalan nasional secara lebih kritis dan memahami bahwa dinamika dalam negeri memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan yang lebih luas.
