Bandung, 18 Februari 2026 — Presiden Prabowo tiba di Amerika Serikat dan akan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) sekaligus agenda penandatanganan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Momentum tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam menentukan posisi dan peran Indonesia di tengah dinamika diplomasi global yang berkembang.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (HI UNPAR), Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D, kembali diwawancarai oleh Kompas untuk memberikan pandangannya terkait partisipasi Indonesia dalam forum BoP. Yulius menilai pertemuan ini krusial bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan bahwa Indonesia siap memainkan peran vital untuk memastikan BoP memiliki mandat yang jelas dalam mendorong kemerdekaan Palestina dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain.
Dalam pandangannya, BoP seharusnya bekerja dalam kerangka mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, termasuk pembentukan International Stabilization Force (ISF). Oleh karena itu, Yulius menekankan pentingnya Indonesia memastikan bahwa arah kerja BoP tetap sejalan dengan mandat PBB dan berorientasi pada solusi dua negara (two-state solution), bukan solusi satu negara (one-state).
Secara strategis, Yulius menyarankan agar Indonesia membangun komunikasi dengan negara-negara yang memiliki pandangan sejalan (like minded countries), seperti Turki, Yordania, dan Arab Saudi. Menurutnya, Indonesia tidak dapat bergerak secara individual dalam isu yang kompleks ini. Selain itu, Presiden Prabowo juga dinilai perlu memanfaatkan pendekan hubungan personal dengan Presiden AS, Donald Trump, yang menjabat sebagai ketua sekaligus anggota BoP.
Yulius juga menggarisbawahi pentingnya Indonesia terlebih dahulu mendengarkan secara komprehensif rencana AS dalam kerangka BoP sebelum menyatakan komitmen lebih lanjut. Ia mencontohkan sikap Arab Saudi yang memilih belum memberikan komitmen penuh sebelum memperoleh kejelasan terkait konsep dan timeline implementasi BoP. Transparansi mengenai kerangka kerja dan tujuan BoP, menurutnya, menjadi prasyarat utama sebelum Indonesia mengambil posisi resmi, meskipun ia mengakui terdapat tantangan dalam mendorong transparansi tersebut.
Lebih lanjut, Yulius menilai saat ini BoP dan PBB berada pada jalur yang terpisah. Namun demikian, Indonesia masih memiliki ruang diplomasi untuk mendorong negara-negara anggota DK PBB agar lebih proaktif menyampaikan pandangan bahwa BoP perlu selaras dengan mandat PBB. Tanpa keselarasan tersebut, terdapat risiko bahwa BoP justru dipersepsika sebagai instrumen kepentingan tertentu atas nama perjuangan kemerdekaan Palestina.
Video wawancara dapat diakses melalui tautan ini.