Bandung, 6 November 2025 – Program Studi Hubungan Internasional UNPAR kembali mengadakan seminar publik dengan tema “Suara Ciumbuleuit Tilik Satu Tahun Pemerintahan Prabowo,” yang menghadirkan sejumlah akademisi lintas disiplin untuk meninjau kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam satu tahun terakhir.
Seminar yang berlangsung di ruang Veritas Gedung 3 FISIP UNPAR menghadirkan empat narasumber, yaitu Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A., dosen Hubungan Internasional, Dr. Orpha Jane, dosen Administrasi Bisnis, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum, dan Wisnu Wardhono, Drs., MSIE., CMA. Melalui berbagai perspektif akademik, para pembicara berupaya memberikan analisis kritis terhadap arah kebijakan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam paparannya, Dr. Orpha Jane menyoroti aspek sosial dan politik dengan fokus pada peran dan partisipasi generasi muda dalam dinamika politik Indonesia. Ia menilai bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo mendorong anak muda sebagai digital native menjadi dominan dan semakin aktif dalam politik juga bisnis Indonesia.
Sementara itu, Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M menyoroti praktik hukum di Indonesia yang cenderung menjadi instrumen politik negara. Ia memberikan penekanan bahwa ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, apakah hukum tersebut masih bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat? Lebih lanjut, Tristam juga menjelaskan bahwa hukum adalah produk politik elitis karena tidak dilibatkannya kelompok akademisi dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Kelompok akademisi dan masyarakat hanya mendapatkan dampak dari produk hukum tersebut.
Dari sisi ekonomi, Wisnu Wardhono, Drs., MSIE., CMA. mengulas kinerja ekonomi nasional. Ia menjelaskan faktor-faktor utama terkait rapor merah kinerja satu tahun Pemerintahan Prabowo yang mendapatkan skor rata-rata 3 dari 10 dalam penilaian menyeluruh terhadap kinerjanya. Beliau menyoroti kebijakan-kebijakan utama pemerintahan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, pemberdayaan UMKM, hingga permasalahan yang dihadapi terkait tata kelola anggaran, kebijakan pajak, permasalahan korupsi hingga bantuan ekonomi yang dilakukan.
Paparan dilanjutkan oleh Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A., yang membahas kebijakan luar negeri Indonesia dari perspektif Performative Foreign Policy. Ia beragumen bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo seperti pertunjukan seorang performer yang menuliskan dan memainkan skenarionya sendiri. Dengan pertunjukan tersebut, diplomasi Indonesia memperlihatkan inkonsistensi dan melemahkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Menurutnya, performativitas yang dilakukan oleh Prabowo justru mencerminkan kurangnya kepercayaan diri Indonesia di kancah global.
Melalui diskusi lintas disiplin ini, para narasumber menekankan pentingnya sikap kritis terhadap kebijakan publik. Kritisisme terhadap sistem bukan merupakan bentuk penolakan atau benci. Sikap kritis menunjukkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih lebih baik sesuai dengan kesepakatan Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan masyarakat.
