Menanggapi rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza dalam kerangka International Stabilization Force (ISF), Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan bahwa berbeda dengan partisipasi Indonesia dalam peacekeeping operations sebelumnya, pengirim pasukan ke Gaza kali ini dinilai tidak memiliki mandat yang jelas dan kuat. Menurutnya, mandat sangat vital untuk melindungi pasukan, menetapkan standar operasional, menentukan penempatan tugas, hingga mengatur respons apabila terjadi serangan di lapangan.
Yulius juga menekankan bahwa istilah pasukan stabilisasi internasional memiliki karakter dan fungsi berbeda dengan operasi penjaga perdamaian PBB. Ia mengingatkan bahwa tanpa kejelasan mandat dan struktur komando yang tegas, posisi Indonesia yang berada pada level operasional berpotensi menimbulkan kerentanan, terutama dalam aspek keamanan dan keselamatan pasukan.
Selain aspek hukum dan teknis, Yulius turut menyoroti dimensi politik dari keterlibatan Indonesia sebagai wakil komandan ISF. Ia menilai terdapat resiko bahwa kehadiran ISF dapat dipersepsikan sebagai langkah yang memojokkan Hamas, sehingga berpotensi mempengaruhi hubungan Indonesia dan Palestina. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pasukan Indonesia tidak boleh terlibat dalam operasi tempur terhadap Palestina dan harus ditempatkan sesuai komitmen awal, yakni di luar wilayah Palestina sebelum perang 7 Oktober 2023.
Secara keseluruhan, yulius menilai Indonesia berada dalam posisi yang tidak mudah. Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan kejelasan tugas, struktur komando, serta konsistensi dengan agenda perdamaian nasional, agar keterlibatan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip diplomasi dan komitmen terhadap perdamaian di Gaza.
Video wawancara dapat diakses melalui tautan ini.