Kamis (19/2), Israel melancarkan serangan terhadap Iran dan menetapkan status darurat nasional sebagai antisipasi serangan balasan. Eskalasi meningkat pada Sabtu (28/2) ketika serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel menargetkan fasilitas militer dan nuklir Iran, termasuk kediaman Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, yang dikonfirmasi tewas bersama sejumlah pejabat militer dan ratusan warga sipil. AS menyatakan operasi tersebut bertujuan menghentikan program nuklir Iran, sementara Iran menuduh AS dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab. Selain itu Iran juga menetapkan masa berkabung nasional, dan melancarkan serangan balasan ke sejumlah target di kawasan Timur Tengah. Ketegangan berlanjut pada Minggu (1/3) ketika Iran menembakkan rudal balistik ke pemukiman di Beit Shemesh, Israel, yang menewaskan sedikitnya enam orang, melukai hampir 20 orang lainnya, serta menyebabkan kerusakan parah. Hal ini menandai peningkatan signifikan konflik dan memperburuk stabilitas keamanan regional.
Dosen Hubungan Internasional, Aknolt Kristian Pakpahan dan Yulius Purwadi Hermawan, memberikan pandangannya terkait konflik antara Iran, Israel, dan AS.
Dalam konteks keterlibatan AS dalam konflik tersebut, Aknolt Kristian Pakpahan menilai bahwa kerja sama strategis dengan AS, termasuk melalui perjanjian dagang, berpotensi mempengaruhi independensi kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menekankan bahwa ketentuan yang mendorong Indonesia untuk sejalan dengan kebijakan sanksi AS dapat mengurangi unsur kebebasan dalam prinsip bebas aktif, terutama di tengah dinamika konflik global yang melibatkan AS dengan negara lain. Meski demikian, Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan negosiasi dan diplomasi guna memastikan bahwa setiap kerja sama tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak mengganggu hubungan dengan mitra strategis lainnya.
Sejalan dengan tanggapan Aknolt, Yulius Purwadi Hermawan, menilai serangan AS dan Israel menunjukkan adanya skenario militer yang dipersiapkan meskipun jalur diplomasi masih berlangsung. Lebih lanjut, Yulius turut memperingatkan bahwa eskalasi konflik berpotensi memperluas ketidakstabilan kawasan. Tindakan yang dilakukan memicu serangan balasan terhadap aset AS dan memiliki dampak global. Dalam hal ini, Indonesia perlu mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum internasional dan diplomasi.