Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan
Program Studi lmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (HI Unpar) mengundang Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) Febrian Ruddyard, untuk menjadi dosen tamu dalam mata kuliah Diplomasi, pada Senin (17/9/2018).
Febrian Ruddyard adalah seorang diplomat karir dan negosiator hingga terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap DK-PBB (2019-2020) pada 8 Juni 2018 di markas besar PBB di New York. Keanggotaan ini merupakan yang ke-4 kalinya, setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota pada tahun 1975-1976, 1995-1996, dan 2007-2008. Keanggotaan kali ini memiliki perbedaan yang signifikan, terutama terkait dengan maraknya isu-isu kemanusiaan dan keamanan non-tradisional, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan masih terjadinya konflik dan perang di berbagai negara.
Dalam pemaparannya, Febrian Ruddyard menjelaskan arti penting DK-PBB sebagai organ satu satunya yang memiliki mandat untuk menciptakan dan menjaga keamanan juga perdamaian di berbagai penjuru dunia. Organ ini dapat melakukan aksi-aksi militer (laut, udara, darat, serta memblokade), atau aksi-aksi non-militer seperti menerapkan sanksi, mengirimkan misi politik khusus (observer, menjadi mediator perundingan, memfasilitasi program, dan mengirimkan pasukan perdamaian). Organ ini juga memilih sekretaris jenderal baru, termasuk memilih hakim pada Mahkamah Internasional (ICJ), dan menetapkan anggota baru.
Sebagai anggota tidak tetap DK-PBB yang akan mulai berjalan per 1 Januari 2019, Indonesia akan menjadi negara yang berperan aktif dalam isu-isu perdamaian global. Kapasitas dalam menyuarakan dan mengambil keputusan juga dapat dimanfaatkan untuk mengagendakan isu-isu kemanusiaan. Pada periode penting ini, Indonesia juga dapat “menabung modal politik” dengan negara-negara yang memanfaatkan keberadaan Indonesia. Selain itu, Indonesia bisa membantu menyuarakan kepentingan negara-negara di luar anggota DK-PBB yang relevan dengan kepentingan negara, termasuk membangun “regional footprint” sebagai bagian dari ASEAN.
Melalui kuliah umum ini, diharapkan mahasiswa HI dapat lebih memahami pelaksanaan diplomasi Indonesia, terutama dalam konteks multilateral. Kuliah umum diplomasi yang tujuannya melengkapi teori dan konsep-konsep dari buku teks dan perkuliahan dengan implementasinya di dunia nyata, dirasakan oleh mahasiswa sangat bermanfaat sebagai jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktik.